Tugas dan Wewenang PPID Berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 555/160/KOMINFO.IKP-A Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang, Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a.  Pembina     1. melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi;    2. menjalankan fungsi pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan                      seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan         mekanisme          yang ditentukan;    3. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; dan    4. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi.b.  Pengarah    1. memberikan arahan kepada PPID Utama dan PPID Pembantu mengenai pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik;    2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan    3. mengajukan usulan kebijakan dan perencanaan program layanan informasi publik.c.  Tim Pertimbangan    1. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;    2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan     3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.d.  PPID Utama bertugas :   1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;   2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;   3. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;    4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;    5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;    6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;    7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;    8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;    9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;    10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;    11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;   12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan    13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.e. PPID Utama berwenang:   1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;   2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;   3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;   4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan   5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. f. Bidang Pendukung Sekretariat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan fungsi:   1. merencanakan,melaksanakan,mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi,  pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi dari PPID         Pembantu;   2. melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;   3. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang; dan   4. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi.g. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas dan fungsi:   1. mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi;   2. inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;   3. melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik.h. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan fungsi menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.   Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas dan fungsi:   1. Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik;   2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;   3. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.PPID Pembantu bertugas:   a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;    b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;    c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;    d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip         pelayanan prima;    e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;   f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan secara cepat,         tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;    g. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan    h. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

VISI

      “Keinginan pemerintah untuk mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) sejalan era globalisasi”                 

MISI

Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan memfasilitasi penyelenggara pemerintah dalam upaya :

• Memperkuat Keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis
• Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah umum
• Memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik
• Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antara daerah dan antar kawasan secara kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan
• Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya
• Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

Pasal 7 UU No. 14/2008 mengamatkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. Pertimbangan tersebut antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Selain kewajiban tersebut, UU tersebut juga mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala, yang meliputi informasi yang terkait dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat enam bulan sekali.

Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, Cara-cara tersebut ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Sementara itu, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk PPID; dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis  standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. PPID dibantu oleh pejabat fungsional. Sebagai implementasi dari UU No. 14/2008, pemerintah menerbitkan PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, sesuai PP No. 61/2010, PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam hal, antara lain

penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;

pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik; selanjutnya;

Pengujian konsekuensi;

Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;

penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Selain ketentuan tersebut, PPID dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Singkawang sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang melalui Keputusan Walikota Singkawang Nomor 555/160/KOMINFO.IKP-A Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang. PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu juga ditetapkan PPID Pembantu yang dijabat oleh Seluruh Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang membidangi atau memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan data dan informasi. 

Daftar Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Nomor 487/47/KOMINFO.IKP-A tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Singkawang, PPID Kota Singkawang telah menetapkan Daftar Informasi yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan PPID Pemerintah Kota Singkawang.

Adapun Jenis Informasi Publik yang wajib dipublikasikan yaitu Merupakan Daftar Informasi yang diumumkan kepada publik, yang terdiri dari :

1. Informasi Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2. Informasi Wajib tersedia setiap saat;

3. Informasi Wajib diumumkan serta merta. Tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. 

Kanal Regulasi Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik telah terintegrasi dengan JDIH Kota Singkawang melalui link 

http://jdih.singkawangkota.go.id/data-peraturan.html

(PPID Utama Pemerintah Kota Singkawang)